JAKARTA - Upaya menjaga harmoni di tengah perbedaan kembali disuarakan pemerintah menjelang datangnya bulan suci.
Menteri Agama menilai variasi penentuan awal Ramadhan bukanlah persoalan yang perlu dipertentangkan, melainkan bagian dari dinamika keagamaan yang selama ini telah memperkaya kehidupan umat Islam di Indonesia.
Seruan tersebut disampaikan agar masyarakat tetap mengedepankan persatuan sekalipun terdapat perbedaan waktu memulai ibadah puasa.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perbedaan awal Ramadhan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak semestinya dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Ia meyakini, keberagaman tersebut justru dapat menjadi wujud persatuan yang indah apabila disikapi dengan bijak oleh seluruh masyarakat.
“Kami juga mengimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam artian negatif,” kata Nasaruddin.
Ia menambahkan bahwa pengalaman panjang bangsa Indonesia menunjukkan perbedaan tidak pernah menghilangkan persatuan. “Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah,” tutur dia.
Harapannya, keputusan sidang isbat yang telah disepakati bersama dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam sekaligus memperkuat rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.
“Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik,” ucapnya.
Perbedaan Awal Ramadhan Dalam Perspektif Persatuan
Seruan untuk melihat perbedaan secara positif menjadi pesan utama pemerintah menjelang Ramadhan tahun ini. Dalam konteks kehidupan berbangsa, variasi metode penentuan awal bulan hijriah dinilai sebagai hal wajar yang telah berlangsung lama.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai ruang untuk memperkuat toleransi dan saling menghormati.
Pendekatan moderat tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Dengan menempatkan persatuan sebagai prioritas, perbedaan yang muncul justru dapat memperlihatkan kedewasaan masyarakat dalam menyikapi keberagaman pandangan keagamaan.
Hasil Sidang Isbat Penentuan Awal Puasa
Sebelumnya diberitakan, pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah atau awal Ramadhan 2026 Masehi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Penetapan ini didasarkan pada hasil sidang isbat penentuan awal Ramadhan yang mempertimbangkan perhitungan hisab serta pemantauan hilal di berbagai titik di Indonesia.
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026,” ujar Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena hasil pemantauan hilal belum memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Berdasarkan kriteria tersebut, tinggi hilal minimum harus mencapai 3 derajat dengan elongasi minimum 6,4 derajat.
Namun, data pemantauan menunjukkan sudut elongasi masih sangat rendah, yakni berkisar antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.
“Jadi, secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” kata Nasaruddin.
Perbedaan Metode Dengan Muhammadiyah
Keputusan pemerintah tersebut sekaligus menegaskan adanya perbedaan dengan penetapan yang dilakukan Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada 18 Februari 2026. Penentuan ini didasarkan pada penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal yang kini sepenuhnya diadopsi organisasi tersebut.
Melalui pendekatan astronomi global, Muhammadiyah menerapkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia sehingga awal bulan hijriah tidak lagi bergantung pada lokasi geografis masing-masing negara. Metode ini berbeda dengan pendekatan pemerintah yang masih mengombinasikan hisab dan rukyat serta berpedoman pada kriteria MABIMS.
Meski terdapat perbedaan, pemerintah menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak perlu dipertentangkan. Justru, keberagaman metode penentuan awal Ramadhan menunjukkan kekayaan khazanah pemikiran Islam di Indonesia.
Dengan sikap saling menghormati, masyarakat tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa terganggu oleh perbedaan penetapan waktu.
Seruan persatuan yang disampaikan Menteri Agama menjadi pengingat bahwa esensi Ramadhan tidak terletak pada perbedaan tanggal semata, melainkan pada nilai spiritual, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang menyertainya. Momentum bulan suci diharapkan mampu mempererat hubungan antarsesama serta memperkuat harmoni kehidupan berbangsa.
Dengan demikian, perbedaan awal Ramadhan 1447 Hijriah dapat dimaknai sebagai bagian dari dinamika yang memperkaya, bukan memecah. Sikap dewasa dalam menerima keberagaman menjadi kunci menjaga persatuan umat sekaligus mencerminkan karakter Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi.
